Hubungan antar lembaga kekuasan di daerah yang sehat adalah bisa dilihat dari harmonisasi eksekutif, legislatif dan yudikatif.
Lembaga kekuasaan dibagi tiga pilar (Trias Politica), agar tidak ada penyalahgunaan kekuasaan. Karena jika negara dipimpin fokus hanya pada satu kuasa tunggal, kekuasaan akan dominan dan hanya akan mensejahterakan kalangannya sendiri terlebih dahulu.
Hubungan antar lembaga kekuasaan, eksekutif, legislatif dan yudikatif di Kabupaten Karawang harmonis. Buktinya sejak dari tahun 2000 sampai 2019, Kejaksaan Negeri (Kejari), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Karawang, tidak pernah terjadi benturan serius yang signifikan. Apalagi bikin gaduh rakyat Karawang dan stabilitas politik terganggu.
Kasus Pokir DPRD Karawang (2022):
Kini Kejari Karawang dipimpin oleh Martha Parulina Berliana, SH., MH, (2021-Sekarang). Meskipun banyak pihak yang meragukan Martha, tapi beliau Kajari Karawang yang membuat pernyataan paling keras kepada pihak legislatif dan eksekutif di Kabupaten Karawang.
Kajari Karawang, Martha Parulina Berliana mengatakan, setelah pihaknya melakukan telaah atas laporan masyarakat terkait dugaan adanya fee 5% dari anggaran pokir pihaknya memiliki kesimpulan untuk meningkatkan kasus ini menjadi penyelidikan.
Pokir adalah pokok-pokok pikiran, merupakan aspirasi masyarakat yang dititipkan kepada anggota DPRD agar diperjuangkan di pembahasan RAPBD. Pegiat anti Korpsi di Karawang menduga APBD Karawang senilai Rp. 5 triliun dijadikan bancakan pihak legislatif dan eksekutif.
Harmonisasi kejahatan kerah putih:
Diduga pihak legislatif sekaligus eksekutif termasuk Kepala Dinas, Sekda, Bupati dan Wakil Bupati Karawang menerima fee dana pokir. Issu santer Bupati dan Wakil Bupati menerima paling besar hingga mencapai puluhan miliar rupiah. Bocorannya 30 persen legislatif dan 70 persen eksekutif.
Issu adanya transaksional dalam proyek pokir sudah lama jadi gunjingan masyarakat Karawang, adanya kongkalikong antara penerima pokir dengan pihak ketiga, kontraktor sudah menjadi rahasia umum. Untuk itu masyarakat Karawang acungi jempol pada keberanian Kajari Karawang.
Hingga Kajari Karawang memandang perlu untuk memanggil dan memeriksa semua penerima dana pokir. Menurut Kajari penerima pokir itu bukan hanya pihak legislatif tapi juga eksekutif dan semuanya akan kita panggil, kata Martha Parulina Berliana, Senin (30/05/2022).
Menurut Martha siapapun penerima pokir akan diperiksa. Jika Bupati dan Wakil Bupati menerima pokir tetap harus diperiksa. Namun dia belum bisa memastikan kapan akan memeriksa Bupati dan Wakil Bupati Karawang.
“Semua mengikuti proses dan tahapan tidak bisa memeriksa seluruhnya secara bersamaan. Kapan pastinya saya belum tahu, tapi pasti akan kita jadwalkan,” ujarnya.
Sementara itu menurut H Solihin, selaku Wakil Ketua Dewan Syuro DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Karawang mengatakan, sudah 2 bulan lamanya kasus ini berlangsung, tidak selesai-selesai. Malahan jadi bertambah blunder. Padahal kasus pokir ini kasus issu, belum berupa fakta hukum.
“Sekarang ini jadi tambah berkembang, jadi blunder. Hingga fraksi-fraksi di DPRD Karawang uring-uringan, mereka sepakat mendorong Ketua DPRD Karawang Pendi Anwar segera menyelesaikan masalah ini, tapi saya ingatkan kalau penyelesaiannya pakai uang bisa gratifikasi,” ujar H Solihin. Minggu (05/6/2022) via whatapos pada mediasuararakyat.com
“Jika tidak bisa, Pendi Anwar tidak pantas menjadi Ketua DPRD Karawang. Ketua DPRD Karawang danggap tidak bisa menyelesaikan masalah internal, tidak bisa meng-counter dan menjalin hubungan antara lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif yang harmonis, dan baru kali ini terjadi dalam sejarah Ketua DPRD Karawang,” tegasnya.
“Oleh karena itu kepada pimpinan Partai Demokrat agar segera mengganti ketua DPRD Karawang karena tidak becus bekerja,” tutup H Solihin. (tgh)