mediasuararakyat.com – Serang, Banten | Hari ini pada tanggal 04 Oktober 2022 Banten tepat berusia 22 Tahun. Usia yang tentunya sudah dewasa, dalam artian dewasa dalam pembangunan baik infrastruktur, pendidikan, SDM, ekonomi dan lain-lain.Mahasiswa yang tergabung dalam Keluarga Mahasiswa Lebak (Kumala) melakukan Aksi Demonstrasi di depan Kantor DPRD Provinsi Banten.

Tidak hanya itu, beberapa orang masuk kedalam paripurna untuk melakukan protes dengan cara menaburkan kertas rillis yang berisi gambaran umum kondisi Banten saat ini sebagai bentuk kekecawaan para mahasiswa.

Korlap Aksi Aditya Ramadhan mengatakan harapan nya pisah dengan Jawa barat adalah untuk mensejahterakan masyarakat Banten terutama daerah pelosok yang kurang tersentuh perhatian pemerintah, akan tetapi fakta selama 22 Tahun Banten berdiri menjadi Provinsi masih banyak masyarakat yang sengsara.

“Ada beberapa hal yang kami soroti disini seperti Reformasi Birokrasi, Pendidikan, Pengangguran, Lingkungan dan lainnya,” tegas Aditya Ramadhan, Selasa (4/10/2022).

Korlap Aksi juga mengatakan Birokrasi merupakan hulu dari pelayanan publik, carut marut nya birokrasi maka akan sangat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan kepada masyarakat. Bisa kita lihat hari ini kasus yang sedang berkembang yaitu Kredit Macet yang melibatkan antara Bank Banten dengan PT HNM perihal pemberian atau fasilitas kredit investasi senilai 186 Miliar yang sudah jelas sangat merugikan Negara.

Selain itu Bank Banten juga tersangkut kasus penggelapan uang atau TPPU terhadap Koperasi Jasa Sejahtera Baru (KJSB) Bank Banten.

Aditya Ramadhan kembali mengatakan, ini merupaka bukti dari carut marut nya birokrasi yang ada di Banten dan bentuk kegagalan pengawasan pemerintah.

“Di dalam bank Banten ini tersimpan uang rakyat banten yang selanjutnya akan digunakan untuk pembangunan, maka harus berkordinasi dan diawasi dengan ketat,” tegas Aditya Ramadhan.

Selain Bank Banten kemarin kita ketahui bersama mengenai Kasus Mutasi 4 PNS yang dilakukan oleh PJ Sekda Banten secara sembunyi-sembunyi yang sudah jelas melanggar aturan dan tidak mengindahkan asas keterbukaan informasi.

“Meskipun SK sudah dibatalkan, harapan nya proses hukum tetap berjalan dikarenakan ini merupakan sebuah bentuk gratifikasi yang dilakukan oleh PJ Sekda Banten, jangan sampai KKN bisa bebas hidup di Banten. Jabatan strategis bukan digunakan untuk mengurusi kepentingan rakyat justru digunakan untuk memperkaya diri dengan cara jual beli jabatan,” ujar Aditya Ramadhan.

Ia pun membeberkan bahwa Banten juga masuk kedalam indeks provinsi paling tidak bahagia di Indonesia karena banyak nya polemik yang ada dan tak kunjung usai.

Selain dari pada reformasi birokrasi, lanjut Aditya, pengangguran masih menjadi masalah serius di Banten, seiring dengan tinggi nya jumlah TPT yang ada di Banten mencapai 9,01% atau 563,40 Ribu orang. Tingginya angka pengangguran berjalan seimbang seiring banyak nya mafia atau oknum calo di lapangan pekerjaan.

“Bayangkan saja Banten sebagai salah satu daerah industri terbesar di Indonesia, tetapi masyarakat Banten masih banyak yang nganggur. Bagaimana tidak, untuk masuk menjadi buruh pabrik saja diperlukan uang dengan jumlah yang tidak sedikit bahkan ada yang sampai 20 Juta bahkan lebih. Masyarakat ini kan kerja mau cari duit, bukan buang duit,” ucap Aditya.

Selain itu, faktor lingkungan menjadi yang tak kalah penting untuk dibahas, seiring dengan besar nya ekploitasi alam yang terjadi.

Aditya mencontohkan di Kabupaten Lebak banyak Eksploitasi Alam, banyak pertambangan ilegal yang hingga kini masih bebas liar beroperasi tanpa memikirkan dampak lingkungan, oleh karena nya pernah terjadi banjir bandang di Kabupaten Lebak, kalau sudah seperti itu kan yang menanggung akibat dan menderitanya masyarakat.

“Selain itu Banten juga merupakan provinsi dengan tingkat kemiskinan yang tinggi, bagaimana tidak tinggi kemiskinan mau kerja aja banyak calo harus membayar sekian juta rupiah,” sambung Aditya.

Fasilitas Kesehatan pun tak kalah penting nya untuk dibahas, karena kita masih sering melihat fenomena ibu yang melahirkan harus menggunakan tandu terlebih dahulu karena minim nya infratruktur dan fasilitas kesehatan yang tidak memadai.

Begitupun dengan segudang polemik yang terjadi seperti pendidikan, SDM, dan yang lainya yang hari ini tak kunjung selesai.

“Oleh karena nya momentum HUT Banten Ke-22 Tahun ini menjadi ajang untuk mengingatkan dan mengkritisi pemerintah bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus di selesaikan,” tandasnya.***

Penulis: SN

admin

Editor : admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content ini dilindungi.....!!!!