Mediasuararakyat.com – Lewoleba, NTT | Mencuatnya fakta terkait kondisi kemampuan keuangan daerah di Kabupaten Lembata yang terus mengalami penurunan, Forum Penyelamat Lewotanah Lembata ( FP2L), melalui Ketuanya, Alex Murin Leuhapu, akhirnya angkat bicara mengkritisi kebijakan pemerintah setempat, atas pemberian tunjangan -tunjangan DPRD Lembata, ternasuk honor di lingkup Pemkab Lembata.

FP2L melalui pernyataan tertulisnya yang diterima media ini, Jumat (11/11/2022 ), secara tegas meminta pemerintah Kabupaten Lembata melalui Inspektorat, agar meninjau kembali pemberian tunjangan untuk DPRD dan honor pemerintah di saat kondisi kemampuan keuangan daerah, baik Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun Dana Alokasi Umum (DAU) bagi sumber dana tunjangan Dewan dan honor pemerintah terus menerus menurun.

Atas kondisi yang terjadi, FP2L dalam uraiannya, secara bijak memberi tawaran sejumlah solusi melalui seruan publik antara lain, pertama meminta Inspektorat mengkaji ulang tunjangan DPRD dengan kondisi riil yang dapat dijelaskan secara akal sehat, logika, dan kenyataan yang ada di Lembata, termasuk besaran uang makan yang diberikan kepada pimpinan DPRD dengan catatan harus tinggal di rumah dinas DPRD.

Pada butir ke dua, FP2L meminta agar Inspektorat juga mengkaji ulang semua honor pemerintah pada SBK dan SBU.

Sedangkan butir ketiga, FP2L meminta Inspektorat mengkaji lagi terkait honor Covid 2019 yang diterima oleh Bupati, Wakil Bupati, Sekda dan DPRD serta tenaga teknis lainnya agar diperiksa secara benar dan sesuai ketentuan, dan jika tidak sesuai ketentuan agar segera disetor kembali ke kas daerah.

Dikonfirmasi kembali via ponselnya, Ketua FP2L, Akex Murin Leuhapu menegaskan, terkait fakta yang terkuak, pihaknya merasa prihatin dan terpanggil untuk bersuara melalui seruan publik, sekaligus memberikan solusi kepada pemerintah agar dapat meninjau kembali dan segera menuntaskan persoalan ini.

Alex menerangkan, untuk honor Covid hanya untuk yang berkaitan langsung dengan penanganan Covid di daerah, seperti Forkopimda, tenaga kesehatan, tenaga pemakaman, dan tenaga pengamanan, dan lainnya yang terkait.

Pihaknya lanjut Alex, juga mendesak Inspektorat agar memeriksa honor Forkopimda, agar yang tak masuk dalam unsur Forkopimda diminta menyetor kembali honor yang sudah diterima.

“Kami berharap Pak Penjabat Bupati agar meminta Inspektur, segera y menuntaskan masalah yang lagi mencuat di Lembata ini. Karena bagaimanapun semua yang disuarakan FP2L adalah demi Lewotanah dan Leu Auq Lembata”, ungkap Alexs.

Penulis : DA/AT/ NTT)

Deden Solehudin

Editor : Deden Solehudin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *