Img 20230311 Wa0050

Mediasuararakyat.com – Cilegon, Banten | Koalisi Banten Bersatu (KBB) yang terdiri dari ormas dan LSM seperti FPPLC, KKPMP, PERPAM, GPC, INAKOR, JAPATI, Aktivis Perempuan dan GEMPITA menggelar Aksi Damai untuk Transparansi Pengelolaan APBD Kota Cilegon.

Koalisi Banten Bersatu (KBB) melakukan aksi damai di depan kantor Pemerintah Kota Cilegon di Jalan Tirtayasa, pada Jumat (10/3/2023).

Aksi tersebut dilakukan untuk mendesak Walikota Cilegon memberikan penjelasan tentang pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Cilegon yang tidak transparan dan terindikasi melibatkan oknum Mr. P yang diduga memperkaya diri sendiri dengan merampok APBD Kota Cilegon.

Menurut Wakil Bendahara KBB yang juga aktivis perempuan, Tatu Nurjanah menyebutkan soal adanya dugaan kuat peran Mr. P dalam pengelolaan APBD Kota Cilegon yang menyebabkan kerugian pada anggaran dan SiLPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) yang mencapai miliaran rupiah. Hal ini berdampak pada penyerapan anggaran yang rendah dan kualitas pekerjaan yang tidak sesuai dengan perencanaan.

“KBB mendesak Walikota Cilegon untuk menjelaskan secara tertulis pelaksanaan penyerapan anggaran dan mempublikasikan penyimpanan serta penggunaan dana SiLPA tahun anggaran 2020-2023,” ungkapnya.

Hal senada dikatakan Marhani, Ketua Alibaba, bahwa Pemerintah Kota Cilegon gagal mencapai target belanja dalam pelaksanaan APBD karena tata kelola keuangan yang diduga tidak tertib dan tidak optimal. Ada permasalahan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa seperti lemahnya perencanaan kegiatan, keterbatasan waktu pelaksanaan, dan lambatnya penyelesaian tagihan pihak ketiga.

“Tingginya nilai SiLPA menunjukkan ketidakoptimalan dalam penyerapan belanja dan masih menyisakan kewajiban pada tahun berikutnya,” cetusnya.

Menurutnya, KBB juga mendesak Walikota Cilegon untuk memperbaiki tata kelola keuangan dan meningkatkan kinerja penyerapan belanja dengan cara memperkuat perencanaan kegiatan, menyelesaikan permasalahan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, dan mempercepat penyelesaian tagihan pihak ketiga.

Selain itu, KBB juga meminta agar pengawasan terhadap pengelolaan APBD Kota Cilegon ditingkatkan dan oknum yang terlibat dalam penyimpangan anggaran ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku.

“Jika aksi ini tidak di gubris oleh Pemkot Cilegon, Kami (KBB) akan mengerahkan aksi yang lebih besar lagi,” pungkasnya.***

Penulis: SN

admin

Editor : admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content ini dilindungi.....!!!!