Resize 20230515 071223 3678

Mediasuararakyat.com – Karawang, Jawa Barat | Pancajihadi Al Panji Sekjen Kompak Reformasi beri kritikan dan angkat bicara bahwa anggaran besar di Sekretariat Daerah tidak berbanding lurus dengan tertib hukum di Kabupaten Karawang, ucapnya pada mediasuararakyat.com, Senin (15/05/2023). 

Adalah Sekretariat Daerah Bidang Hukum tidak kurang dari dua miliar pertahun alokasi APBD  untuk pembangunan bidang hukum di kabupaten Karawang.

Contoh nyata kemunduran dan abai kepada peraturan perundangan adalah pengangkatan dr.fitra sebagai Plt Direktur RSUD. Hal ini jelas dikuatkan denga surat rekomendasi KASN ada dua pelanggaran dalam menunjuk dr.Fitra menjadi Plt. Direktur RSUD yang pertama penunjukan dr. Fitra karena dia masih menjabat Fungsional jenjang ahli pertama sementara dalam Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1/SE/I/2021 Tanggal 14 Januari 2021 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian angka 3 huruf b poin 1, poin 13
dan poin 14, disampaikan hal-hal sebagai berikut:
1) Apabila terdapat pejabat yang tidak dapat melaksanakan
tugas/terdapat kekosongan pejabat karena berhalangan sementara
atau berhalangan tetap, dan untuk tetap menjamin kelancaran
pelaksanaan tugas, maka pejabat pemerintah di atasnya agar
menunjuk pejabat lain di lingkungannya sebagai Pelaksana Harian
atau Pelaksana Tugas.
13)Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional dapat
ditunjuk sebagai Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas dengan
ketentuan:
a) Pejabat fungsional jenjang ahli utama dapat ditunjuk sebagai
Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi
Madya, Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator,
atau Jabatan Pengawas.
b) Dalam hal pejabat fungsional jenjang ahli utama akan ditunjuk
sebagai Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas Jabatan Pimpinan
Tinggi Utama, maka harus ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
c) Pejabat fungsional jenjang ahli madya dapat ditunjuk sebagai Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, atau Jabatan Pengawas.bahwa untuk jabatan struktural JPT dibenarkan pelaksan tugasnya dari Fungsional tapi harus fungsional jenjang Ahli Madya.

Kesalahan kedua dr. Fitra menjabat Plt . Direktur RSUD sudah melebihi satu tahun. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Pasal 1 Angka 25 dan
Angka 26, disebutkan bahwa:
Pelaksana Harian adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari
pejabat definitif yang berhalangan sementara yang diangkat dengan
keputusan gubernur atau keputusan bupati/wali kota dan berlaku
paling lama 3 (tiga) bulan.

Pelaksana Tugas adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari
pejabat definitif yang berhalangan tetap yang diangkat dengan keputusan gubernur atau keputusan bupati/wali kota dan berlaku paling lama 1
(satu) tahun.
Bahwa dr. Fitra diangkat menjadi Plt. Direktur RSUD pada tanggal 28 Mei 2021 jelas ini melebihi satu tahun.

Adalah sesuatu yang memalukan lembaga setingkat KASN saja merekomendasikan seperti itu dan hal ini tidak terlepas dari kinerja sekda selaku  Pejabat Yang Berwenang atau PYB.
Sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 2015 Tentang ASN Pasal 1, poin 13 Yang dimaksud pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawawi ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. dan yang dimaksud deng Pejabat yang berwenang dalam konteks kabupaten adalah Sekda. bahwa salah satu tugas sekda sebagai PYB  adalah sebagai pengusul atau merekomendasi kepada Pejabat pembina kepegawaian atau bupati bila seorang ASN untuk dipindahkan diberhentikan atau dingkat.
Sekdalah sebagai garda terdepan dalam memproses pengangkatan, pemindahan dan  pemberhentian ASN dan untuk selanjutnya di tetapkan bupati.

Di sekretariat Daerahlah semua digodog atau diproses. Terlebih anggaran bagian hukum  hampir 2 miliar tapi hasilnya seperti ini. Sekda seperti tidak tahu saja  bagaima sanksi bila abai terhadap rekomendasi KASN. Jelas dalam surat KASN bahwa yang nantinya dapat sanksi adalah Sekda dan Bupati. Dan tentunya bupati akan menyalahkan sekda Karena memberikan rekom atau usulan dr.fitra yang tidak sesuai peraturan perundangan.

Lucunya lagi BKPSDM yang hadir bukan Sekretari Daerah  dalam RDP dengan legislatif. Disitu  menyebut bahwa dr. Fitra masih ada waktu sampai akhir 2023 karena ada masa transisi 2 tahun dari Fungsional ke struktural hal ini konon katanya merujuk kepada Perda No. 11 tahun 2021. Tentang Perubahan Atas Peraturan Daereah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang.
Saya jadi heran metode interpretasi hukum apa yang digunakan hingga menghasilkan kesimpulan seperti itu.
Masa peralihan itukan bagi Direktur definitif yang  berasal dari fungsional ke struktural tanpa melihat jenjang jabatan fungsional.

Lah kalo dr. Fitra itu kan pelaksana tugas  ya harus merujuknya ke Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018. Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah bahwa Plt. itu paling lama satu tahun. Kecuali dr. Fitra itu pada tanggal 28 Mei 2023 memang ditunjuk sebagai Direktur Definitif. Tentunya bisa saja merujuk ke perda tersebut.
Kita sebagai masyarakat hanya bisa mendapatkan tontonan seperti itu dengan biaya pertunjukan yang fantastis.

Jadi benar kata pepatah anggaran besar bukan jaminan suatu keberhasilan malah justru sebaliknya. Dan Award yang diraih kabupaten Karawang terbaik se-Indonesia sistem merit  ternyata buktinya seperti ini.(tgh/rls,)

admin

Editor : admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content ini dilindungi.....!!!!