Img 20230727 Wa0264

Mediasuararakyat.com – Banten | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bertugas menyertifikatkan tanah masyarakat, wakaf, rumah ibadah, serta aset instansi pemerintah.

Sertifikasi tanah dilakukan melalui program revolusioner yang dicanangkan Presiden Joko Widodo, yakni Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang telah menyentuh seluruh lapisan masyarakat di penjuru Indonesia sejak 2017 lalu.

Menteri ATR /Kepala BPN, Hadi Tjahjanto dalam kunjungan kerjanya di Provinsi Banten menyerahkan sertifikat hasil PTSL kepada masyarakat dan juga rumah ibadah.
Kunjungan kerja dimulai pada Kamis (27/07/2023), di lokasi pertama yaitu Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang, Provinsi Banten seluas 1.524 M2.

Selanjutnya, Menteri ATR/Kepala BPN menuju Kantor Wali Kota Tangerang
untuk menyerahkan Sertifikat Tanah Aset di Provinsi Banten. Jumlah
sertifikat yang diserahkan sebanyak 303 Sertifikat yang diwakilkan oleh 12 orang penerima dari Pemerintah Kota Kabupaten dan BUMN se-Provinsi Banten.

Kemudian, Menteri ATR/Kepala BPN menyerahkan 5 Sertifikat Tanah Wakaf dengan peruntukan Masjid yang berlokasi di Universitas Agung Tirtayasa, Kabupaten Serang, Provinsi Banten.

“Hal ini merupakan upaya jajaran Kementerian ATR/BPN menyertifikatkan tanah dan bangunan rumah ibadah,” ungkap Menteri BPN.

“Oleh sebab itu, kepala daerah diharapkan dapat membantu
menginventarisasi tanah-tanah rumah ibadah dan wakaf lalu
dikoordinasikan dengan Kantor Wilayah (Kanwil) dan Kantor Pertanahan (Kantah) setempat,” sambungnya.

Dalam rangkaian kunjungan kerja Menteri ATR/Kepala BPN hari ini juga dilakukan penyerahan sertifikat langsung ke rumah-rumah masyarakat di Provinsi Banten, di antaranya 10 sertifikat di Desa Sindangmandi,
Kabupaten Serang dan 10 sertifikat di Kelurahan Mekarsari, Kota Cilegon.

Pada setiap kunjungan kerjanya di daerah, Menteri ATR/Kepala BPN menyerahkan sertifikat secara door to door. Kegiatan itu bertujuan agar Menteri ATR/Kepala BPN dapat mendengar langsung cerita masyarakat dalam proses pendaftaran tanah serta memastikan tidak ada pungutan liar.

“Selain itu juga untuk mengidentifikasi permasalahan yang dialami kepala desa serta pemerintah daerah dalam penyertifikatan tanah masyarakat,” tandasnya.

Adapun dalam kunjungan kerjanya, Menteri ATR/Kepala BPN didampingi
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Staf Ahli Bidang Pemerintah Daerah dan
Partisipasi Masyarakat, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Tenaga Ahli Menteri, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten dan para Kepala Kantor Pertanahan. Turut hadir dalam penyerahan sertifikat aset, Pj Gubernur Banten serta Kepala Satgas Koodinasi dan Supervisi Pencegahan KPK Wilayah II dan Forkopimda setempat.***

Penulis: SN

admin

Editor : admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content ini dilindungi.....!!!!