Img 20230809 Wa0096

Mediasuararakyat.com – Banten | Tokoh Pemuda menyayangkan dengan kondisi Kabupaten Pandeglang, dimana Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pandeglang tengah berusaha meningkatkan kualitas atlet dan sarana olahraga dibawah kepemimpinan Bupati Pandeglang Irna Narulita dan Ketua Koni Pandeglang, Rizka Amalia Natakusumah, namun adanya pekerjaan atau proyek di tiga tempat sarana olahraga seperti rehabilitasi Stadion Badak, rehabilitasi Graha Pancasila (GP) dan rehabilitasi Stadion Berkah, diduga adanya permainan pihak Dinas dan Pengusaha.

Hal itu diungkapkan Ilma Fatwa, kepada media, saat berbincang, Rabu (25/10/2023).

Ilma Fatwa meminta kepada pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Pandeglang untuk memeriksa Kepala Bidang Olahraga Disdikpora Pandeglang atas dugaan tindak pidana korupsi pembangunan rehab sarana olahraga rehab Stadion Badak dengan Pagu Rp.2.415.000.000,00, HPS Rp.2.414.995.293,32, harga penawaran Rp.2.330.283.373,12, harga terkoreksi Rp.2.330.283.373,12, harga negosiasi Rp.2.329.173.373.08.

Sedangkan untuk rehab gedung Graha Pancasila dengan Pagu Rp.1.595.000.000,00, HPS Rp.1.595.113.980,71, dengan harga penawaran Rp.1.562.865.825,65, harga terkoreksi Rp.1.562.865.825,65, harga negosiasi Rp.1.562.310.825,68, dan untuk rehab Stadion Berkah dengan Pagu anggaran Rp.1.302.300.000,00, HPS Rp.1.301.637.464,61, harga penawaran Rp.1.268.529.147,57, harga terkoreksi Rp.1.268.529.147,57, harga negosiasi Rp.1.266.690.498,51.

“Dugaannya antara lain bahwa perusahaan pemenang dari ketiga paket tersebut hanya satu perusahaan yakni CV Sejahtera Bersama, tetapi fakta di lapangan tiga paket tersebut dibagi-bagi oleh 3 orang,” kata Ilma.

Menurut Ilma, patut diduga Kerangka Acuan Kerja (KAK), Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pada paket-paket APBD yang sebetulnya jadi rahasia, sudah dapat dengan mudah didapat oleh oknum pengusaha, hal ini terjadi karena moralitas PPTK dan oknum-oknum di Dinas.

“Dan patut diduga telah terjadi pengkondisian lelang dalam tiga paket tersebut, dimana KAK, HPS dan RAB telah dibocorkan oleh Dinas atau konsultan sehingga mengunci persyaratan,” ujarnya.

Ilma juga meminta Kejari Pandeglang bahkan Kejati Banten juga harus memeriksa pengusaha-pengusaha yang terlibat dalam pembangunan rehab sarana olahraga di Pandeglang dengan dugaan setoran dan jual-beli pekerjaan paket APBD.

“Kejaksaan harus bertindak dengan memeriksa pengusaha yang terlibat dalam proyek ketiga sarana olahraga tersebut,”  tukasnya.

Terakhir, Ilma meminta kepada Bupati Pandeglang mengambil sikap tegas pada bawahan-bawahannya yang berniat mengambil keuntungan pribadi dan kelompoknya.

Sementara, Arief Mukharam, Kepala Bidang (Kabid) Pemuda dan Olahraga pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dindikpora) Pandeglang mengatakan, berkaitan dengan pekerjaan di tiga sarana olahraga tersebut, yang menurut dugaan Pengurus KONI Pandeglang Ilma Fatwa, jika KAK, HPS dan RAB telah dibocorkan oleh Dinas atau konsultan sehingga mengunci persyaratan, menurutnya itu kewenangannya ada di ULP, pihaknya hanya menerima hasilnya.

“Itu kewenangannya di ULP, kami hanya menerima hasil, terkait kebocoran, ya dari kami di Dindikpora Insya Allah tidak ada, silahkan bisa langsung tanyakan kepada pihak ULP,” katanya singkat.***

Penulis: SN

admin

Editor : admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content ini dilindungi.....!!!!