Mediasuararakyat.com – Tasikmalaya, Jawa Barat | Aliansi Rakyat Menggugat Melakukan Aksi Di Depan Kantor Dinas Sosial Kabupaten Tasikmalaya. Aliansi Rakyat Menggugat ini merupakan gerakan masyarakat yang tergabung dari beberapa organisasi masyarakat seperti; Germak ( Gerakan Masyarakat Anti Korupsi), Nahdiyin Nusantara (Nahnu), Pergerakan Rakyat Indonesia (Pakar), DPD Ark(1)yz kabupaten Tasikmalaya, Laskar Merah Putih (LMP), Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) dan Suara Anak Negeri (SUNAN), Selasa (21/05/2024).
Aliansi Rakyat Menggugat dalam orasinya oleh masing-masing ketua, menyampaikan banyak aspirasi yang ditujukan ke dinas sosial, juga dalam orasinya mereka menyampaikan tidak puas karena tidak adanya kepala dinas terkait.
Menurut salah seorang masa aksi yakni Rifky dari DPD ARK[1]LYZ, saat dikonfirmasi awak media mengatakan tentang dugaan yang ditujukan kepada kantor dinas sosial kabupaten Tasikmalaya,
Menurutnya, anggaran fakir miskin yang sebesar itu tidak pernah jelas transparansi penggunaannya dan tidak tahu peruntukan tujuannya untuk fakir miskin tersebut. Karena faktanya di lapangan masih banyak masyarakat yang jelas sudah masuk data DTKS juga diacuhkan dan tidak ada perhatiannya sama sekali,
Rifky menjelaskan bahwa Sudah jelas dalam ketentuan Pasal 34 Ayat 1 UUD 1945 berbunyi fakir miskin dan anak anak terlantar dipelihara oleh negara. Dalam pasal tersebut jelas leading sektor/perpanjangan tangan pemerintah untuk melaksanakan amanah UUD tersebut adalah Dinas sosial itu sendiri,
“Dan saya bisa buktikan Dinas sosial kabupaten Tasikmalaya sudah jelas tidak melaksanakan atau mengindahkan amanah UUD tersebut,Apalagi dengan isu maraknya Pungli terkait fungsi pelayanan apa saja yang ada di dinas sosial kabupaten Tasikmalaya”, tuturnya.
Lanjut Rifky, ada apa dengan kepala dinsos kalo memang tidak mempunyai kesalahan di jajarannya atau tidak mempunyai dosa apapun kenapa harus menghindari masa aksi dan kenapa tidak kooperatif duduk bersama untuk menjawab dan menjelaskan apa yang menjadi tuntutan kami didalam keresahan masyarakat selama ini.
“Dengan tidak adanya kepala Dinas sosial untuk menerima masa aksi secara langsung, Minggu depan kami pastikan akan melakukan kembali Aksi jilid 2 dengan membawa masa yg lebih banyak lagi”, tutupnya.
Penulis Daddy N Saputra