Seluruh Fraksi di DPRD Pandeglang dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2025 mendorong untuk kebutuhan dasar masyarakat.
Seperti disampaikan dalam pandangan umum Fraksi PKS yang disampaikan oleh Rifqi Rafsanjani dalam rapat paripurna DPRD Pandeglang, bahwa ada delapan point yang disampaikan Fraksi PKS dalam pandangan umumnya diantaranya soal kebutuhan dasar masyarakat yang harus menjadi prioritas dalam program pembangunan pada RAPBD tahun 2025.
Optimalisasi potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui peningkatan kinerja sektor-sektor unggulan, Percepatan pembangunan infrastruktur merupakan kunci utama yang mendorong pertumbuhan investasi. Kemudahan berusaha dan kemudahan yang mendukung peningkatan investasi salah satunya kemudahan perizinan, dan Penguatan kemitraan usaha dengan pelaku usaha dan UMKM
“Kami mendukung alokasi anggaran lebih besar untuk program pembangunan infrastruktur dasar yang dibutuhkan masyarakat,” ungkap Rifqi Rafsanjani dalam paripurna DPRD Pandeglang, Kamis (31/10/2024).
Begitu juga Fraksi Gerindra dibacakan oleh , Fraksi PDIP oleh Aam, Fraksi Nasdem oleh, Fraksi Demokrat Jai Suryadi, Fraksi Golkar oleh Andri dan Fraksi PPP oleh Jahrona menyampaikan hal yang dalam pandangan umum fraksinya yaitu dengan merekomendasikan beberapa point pada Pemkab Pandeglang dalam usulan Rancangan APBD tahun 2025 mendatang, selain mendorong untuk peningkatan target PAD dan anggaran agar betul-betul diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan Kabupaten Pandeglang dalam menyongsong Indonesia Maju dimasa yang akan datang.
“Pemantapan jalan di Kabupaten Pandeglang dan optimalisasi infrastruktur Pariwisata menjadi prioritas tahun anggaran 2025 dengan tema Peningkatan Laju Investasi dan Potensi Pendapatan Daerah,” harapnya.
Sedangkan Fraksi PKB dalam pandangan umum yang disampaikan H.Mulyadi pada kesempatan itu mengatakan, ada lima prioritas dan plafon anggaran belanja daerah tersebut tentunya memerlukan keberlangsungan fokus anggaran karena tidak akan cukup jika mengacu pada satu tahun anggaran.
“Oleh karena itu rasionalisasi kegiatan belanja sangat diperlukan untuk memenuhi target prioritas pembangunan dan efektivitas anggaran pada belanja daerah. Dan hanya 70 persen yang menjadi fokus pada pembangunan infrastruktur,” harapnya.
“Fraksi PKB juga meminta adanya alokasi untuk perluasan objek pajak melalui data sektor objek pajak retribusi yang dikelola dengan baik untuk peningkatan PAD yang bisa dikerjasamakan dengan swasta dalam pengelolaan retribusi pada wilayah baru yang belum terdaftar,” sambungnya.
Ditambahkannya, Fraksi PKB juga meminta keberpihakan anggaran dalam peningkatan SDM melalui pelatihan, pendidikan dan penghargaan bagi anak yang putus sekolah.***
Penulis: SN