Mediasuararakyat.com – Jakarta | Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendesak Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk menghentikan program pengiriman siswa bermasalah ke barak militer.
Wakil Ketua KPAI Jasra Putra menegaskan, penghentian program tersebut harus dilakukan hingga ada evaluasi mengenai pelaksanaan dan dampaknya terhadap anak-anak.
“Kita kan sudah menyampaikan hasil pengawasan kemarin kepada pemerintah daerah. Dan hasil pengawasan kita itu pertama agar program ini untuk sementara dihentikan sampai dilakukan evaluasi terutama terkait regulasi,” kata Jasra usai rapat audiensi dengan Komisi XIII DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (26/5/2025).
Jasra mengatakan surat edaran Gubernur Jawa Barat berpotensi melanggar hak anak. Jasra menyebut dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, tak ada pengkategorian anak nakal.
“Karena dalam surat edaran Pak Gubernur itu kan berpotensi melanggar hak anak. Terutama labelling dan non-diskriminasi,” ujar Jarsa.
“Karena penyebutan anak nakal dan seterusnya itu tidak kita kenal dalam UU Perlindungan Anak. Yang ada adalah anak-anak dalam perlindungan khusus. Itu satu,” tambahnya.
KPAI telah meninjau langsung penerapan sarana dan prasarana di barak militer. Alhasil, masih ditemukan fasilitas yang berbeda antara satu barak dan lainnya.
“Kita melihat dari sisi pelatih gitu ya. Karena bagaimanapun juga melatih anak itu berbeda dengan melatih militer. Jadi perspektif pelindung anak itu harus ada. Dan bahkan kita dorong harus ada safe child guarding ya. Bagaimana etika berhadapan dengan anak, bagaimana berkomunikasi dengan anak, bagaimana memahami anak adalah anak. Nah itu yang perlu perspektif ini yang perlu kita dorong,” ungkapnya.
KPAI juga meminta lembaga-lembaga yang memberikan perlindungan kepada anak untuk evaluasi, seperti sekolah hingga rumah rehat. Jasra mengatakan ada lembaga yang memberi fasilitas untuk melatih anak-anak, apakah program tersebut dinilai tidak efektif.
“Apakah ini selama ini tidak efektif lembaga-lembaga tersebut? Yang itu kan dimiliki oleh pemerintah daerah. Nah kami tentu ingin ada hal ini dievaluasi dilakukan agar ada ketransparanan gitu ya. Baik dari sisi SDM, anggaran, maupun dukungan lainnya,” ujar Jasra.
“Nah oleh sebab itu teman-teman, hal yang perlu kami menjadi perhatian kami adalah karena satu angkatan ini sudah jalan, kami pengin evaluasi dari perubahan pelaku anak ini,” imbuhnya.
(Heryanto)