Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Almeera Bhakti Husna terus berupaya mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan Program pemerintah, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Hal ini dilakukan untuk menjamin makanan yang disalurkan kepada penerima manfaat aman, higienis dan sesuai standar gizi yang ditetapkan,” ungkap Tb Reza Mabella selaku Ketua Yayasan Almeera Bhakti Husna di dapur MBG Desa Cikoneng Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang, Banten, didampingi Kepala SPPG Akmal Fadilah Rahman, saat ditemui di lokasi, Rabu (29/10/2025).
Reza mengatakan upaya yang dilakukan SPPG Almeera Bhakti Husna dalam penguatan standar operasional prosedur (SOP) ketat, mulai dari pemilihan bahan baku, proses pengolahan, hingga distribusi.
“Untuk peningkatan kualitas bahan baku kami bekerjasama dengan pemasok yang terpercaya dan melakukan pemeriksaan ketat terhadap bahan makanan yang masuk. Bahan yang tidak memenuhi standar akan langsung ditolak,” ujarnya.
Dikatakan Reza Mabella, Badan Gizi Nasional (BGN) secara rutin memberikan pelatihan dan bimbingan kepada para relawan SPPG, hal itu dilakukan, untuk memastikan kualitas layanan MBG terus meningkat.
“Untuk mencegah kasus keracunan makanan dan menjaga kebersihan, menerapkan sistem memasak bahan makanan yang hanya digunakan untuk hari itu saja,” imbuhnya.
Selaras dengan misi BGN, lanjut Reza, SPPG berkomitmen untuk mewujudkan layanan prima dengan memenuhi lima dimensi kualitas pelayanan, seperti bukti fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati. Pentingnya menjaga kualitas MBG merupakan inisiatif strategis pemerintah untuk meningkatkan sumber daya manusia di Indonesia dengan memenuhi kebutuhan gizi anak-anak.
Dengan demikian, menjaga kualitas layanan SPPG menjadi kunci penting untuk mencapai keberhasilan program ini secara optimal.
“Upaya ini mencakup pengawasan, penerapan standar ketat, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia,” pungkasnya.
Sebelumnya Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik fiktif. Melalui sistem verifikasi ketat terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur produksi MBG, BGN menekankan bahwa setiap unit yang beroperasi telah melewati serangkaian tahapan seleksi berlapis untuk menjamin kualitas layanan kepada masyarakat.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyampaikan bahwa hingga saat ini jumlah SPPG yang telah beroperasi mencapai 5.885 unit. Jumlah tersebut tersebar di 38 provinsi, 510 kabupaten, dan 7.200 kecamatan. Selain itu, terdapat hampir 19.000 SPPG yang tengah dalam tahap verifikasi.
“Jadi 5.885 ditambah 19.000 itu kurang lebih ada sekitar 24.000 SPPG,” jelas Dadan.
Dadan menambahkan, keberadaan SPPG di seluruh wilayah diharapkan tidak hanya mampu meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga memperkuat sumber daya manusia (SDM) masa depan dan menggerakkan ekonomi lokal melalui rantai pasok bahan pangan.***