Aliansi Mahasiswa Nusa Tenggara Barat (NTB) Se-Jakarta berencana menggelar aksi unjuk rasa sekaligus melaporkan dugaan praktik fee proyek irigasi di Kabupaten Bima dan Dompu ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem pada Jumat, 17 Oktober 2025 mendatang. Dugaan tersebut menyeret nama oknum anggota DPR RI Komisi V Fraksi NasDem, Mori Hanafi.
Dalam keterangan resmi yang diterima redaksi pada Senin (13/10/2025), Aliansi Mahasiswa NTB Se-Jakarta menyoroti adanya dugaan penyimpangan pada proyek irigasi yang merupakan bagian dari program padat karya tunai pemerintah. Program tersebut sejatinya ditujukan untuk memperbaiki, merehabilitasi dan meningkatkan jaringan irigasi guna mendukung produktivitas pertanian serta kesejahteraan petani di daerah tersebut.
Namun, menurut aliansi mahasiswa, di balik pelaksanaan program itu terdapat indikasi kuat adanya praktik tidak terpuji. Mereka menuding bahwa Mori Hanafi diduga menerima fee sebesar 20 hingga 30 persen dari setiap titik proyek irigasi.
Ketua Umum Aliansi Mahasiswa NTB Se-Jakarta, Al Taufik, menyebut tindakan tersebut sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang sekaligus pengkhianatan terhadap amanah publik.
“Menurut narasumber kami di salah satu desa di Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, dalam pelaksanaan proyek irigasi tersebut memang kuat dugaan dimintai fee oleh oknum anggota DPR RI Komisi V itu,” ungkap Taufik.
Lebih lanjut, Taufik menegaskan bahwa dugaan penerimaan fee oleh oknum legislatif tersebut bukan hanya melanggar etika, tetapi juga berpotensi sebagai tindak pidana korupsi yang harus segera diusut tuntas.
“Kami menilai ini bukan sekedar pelanggaran etika, tapi indikasi kuat tindak pidana korupsi. Kami akan melapor resmi ke KPK dan mendesak Surya Paloh selaku pimpinan Partai NasDem untuk bersikap tegas,” tegasnya.
Aliansi Mahasiswa NTB Se-Jakarta juga menyerukan agar pimpinan Partai NasDem mengambil langkah konkret dan bijak dalam menanggapi dugaan ini. Mereka menilai hal tersebut penting untuk menjaga komitmen moral dan integritas politik partai, terlebih karena NasDem merupakan bagian dari koalisi pemerintahan yang berkomitmen menegakkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.
“Kami tidak akan berhenti menyuarakan kebenaran. Ini adalah bentuk komitmen kami untuk berpihak kepada rakyat dan menolak segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Aksi di KPK dan DPP NasDem adalah tanggung jawab moral kami sebagai mahasiswa yang peduli terhadap integritas publik,” lanjut Taufik.
Aksi unjuk rasa yang akan digelar pada Jumat (17/10/2025) itu direncanakan berlangsung di dua titik utama, yakni kantor KPK RI di Jakarta Selatan dan kantor DPP Partai NasDem di Jakarta Pusat.
Taufik menegaskan, aksi akan dilakukan secara damai namun tegas. Pihaknya juga akan membawa bukti-bukti pendukung serta menyerahkan laporan resmi agar dugaan praktik fee proyek irigasi tersebut dapat segera ditindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku.
“Kami berharap langkah ini menjadi awal dari penegakan integritas publik dan peringatan keras bagi para pejabat agar tidak menjadikan proyek rakyat sebagai ladang memperkaya diri,” ujarnya.
Al Taufik mengajak seluruh elemen mahasiswa dan pemuda, khususnya asal Nusa Tenggara Barat, untuk turut serta dalam aksi tersebut.
“Ini adalah panggilan moral sebagai wujud kecintaan kita terhadap tanah air,” tutupnya.***